ACEH UTARA, –Ex post news. Id.
Dugaan praktik percaloan kamar rawat inap di RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara menjadi perhatian publik. Isu mengenai dugaan adanya permintaan uang pelicin hingga ratusan ribu rupiah untuk mendapatkan kamar perawatan mendapat bantahan keras dari pihak manajemen rumah sakit.
Kepala Bagian Humas RSUD Cut Meutia, Dr. Harry Laksamana, M.AP., menegaskan bahwa informasi mengenai praktik percaloan kamar rawat inap sebagaimana diberitakan sejumlah media tidak sesuai dengan kondisi pelayanan rumah sakit saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dikonfirmasi awak media Rimung Buloh pada Minggu (15/11/2026).
Harry menyayangkan adanya pemberitaan yang menurutnya tidak terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada pihak Humas RSUD Cut Meutia.
“Saya tegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya praktik meminta uang pelicin untuk mendapatkan kamar rawat inap tidak benar dan tidak terjadi di lingkungan kami saat ini. Hal-hal seperti itu tidak akan kami toleransi,” tegas Harry.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pemberitaan yang menyangkut institusi pelayanan publik semestinya mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh.
“Kami sangat menyesalkan apabila informasi yang tidak akurat disebarkan seolah-olah benar terjadi di lembaga kami. Apalagi jika tidak ada upaya konfirmasi kepada pihak rumah sakit,” tambahnya.
PERNAH ADA OKNUM SATPAM, PIHAK RUMAH SAKIT MENGAKU TELAH MEMBERIKAN SANKSI
Menariknya, di tengah bantahan terhadap isu yang berkembang saat ini, Harry justru mengungkapkan bahwa sekitar enam bulan sebelumnya pernah ditemukan seorang oknum petugas keamanan yang mencoba melakukan tindakan serupa.
Menurut Harry, pihak rumah sakit telah mengambil langkah penindakan terhadap oknum tersebut, mulai dari pemanggilan, pemberian sanksi berat, dirumahkan, hingga akhirnya dikeluarkan dari lingkungan kerja.
“Memang sekitar enam bulan yang lalu ada satu oknum satpam yang mencoba berbuat demikian. Namun, begitu kami ketahui, langsung kami proses dengan tegas. Yang bersangkutan dipanggil, diberikan sanksi berat, dirumahkan, hingga akhirnya kami keluarkan dari tempat kerja,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut menjadi catatan penting yang patut mendapat perhatian.
Sebab, persoalan dugaan percaloan dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar menyangkut perilaku individu, melainkan juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan internal, transparansi pelayanan, serta perlindungan hak pasien.
Publik tentu berhak mengetahui bagaimana sistem pengawasan dijalankan agar tidak ada lagi petugas yang memanfaatkan kondisi pasien atau keluarga pasien untuk memperoleh keuntungan pribadi.
EMPAT KOMITMEN RSUD CUT MEUTIA DALAM PELAYANAN PASIEN
Harry menegaskan bahwa manajemen RSUD Cut Meutia memiliki empat prinsip utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pertama, tidak diperbolehkan adanya pungutan di luar ketentuan tarif resmi yang berlaku di rumah sakit.
Kedua, siapa pun petugas yang terbukti melakukan pungutan liar atau penyalahgunaan kewenangan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, apabila kapasitas kamar rawat inap penuh, pasien akan dikoordinasikan untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit lain yang memiliki ketersediaan fasilitas sesuai kebutuhan medis.
Keempat, penempatan pasien dilakukan berdasarkan prosedur dan sistem antrean yang berlaku. Prioritas diberikan kepada pasien gawat darurat berdasarkan penilaian medis, bukan karena kemampuan membayar lebih.
“Pelayanan kesehatan adalah hak seluruh rakyat. Kamar rawat bukan barang jualan dan akses pengobatan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang memiliki uang lebih,” tegasnya.
HUMAS IMBAU MASYARAKAT WASPADAI PIHAK YANG MENGATASNAMAKAN RUMAH SAKIT
Pihak RSUD Cut Meutia juga meminta masyarakat agar tidak mudah percaya kepada siapa pun yang mengatasnamakan rumah sakit untuk meminta sejumlah uang dengan menjanjikan kemudahan memperoleh kamar rawat inap.
Masyarakat yang menemukan dugaan permintaan uang di luar ketentuan resmi diharapkan segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi rumah sakit.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap laporan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti berdasarkan bukti serta prosedur yang berlaku.
BANTAHAN BUKAN AKHIR PERSOALAN, TRANSPARANSI TETAP HARUS DIBUKTIKAN
Terlepas dari bantahan yang disampaikan pihak Humas, dugaan praktik percaloan kamar rawat inap tetap merupakan persoalan serius yang perlu disikapi secara terbuka.
Bantahan manajemen merupakan hak yang harus dihormati. Namun, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan kesehatan.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya melalui pernyataan bantahan. Diperlukan sistem pengawasan yang transparan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta penindakan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ditemukan pelanggaran.
Pihak rumah sakit juga diharapkan terbuka terhadap proses klarifikasi dan pemeriksaan apabila terdapat laporan masyarakat yang disertai bukti pendukung.
Dalam konteks pemberitaan, setiap informasi harus melalui proses verifikasi, menghadirkan keterangan pihak-pihak terkait, serta memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Dengan demikian, publik tidak hanya mendapatkan informasi berupa tudingan maupun bantahan, tetapi juga memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi pelayanan di RSUD Cut Meutia.
PADA AKHIRNYA, HAK PASIEN HARUS MENJADI PRIORITAS. JANGAN SAMPAI KETERBATASAN KAMAR RAWAT INAP DIMANFAATKAN OLEH OKNUM TERTENTU UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN PRIBADI.
Mengawal Informasi, Mengungkap Fakta, dan Menjaga Kepentingan Publik.













