TEBINGTINGGI, SUMATERA UTARA – Expostnews.id
Penanganan perkara dugaan tindak pidana narkotika yang menjerat Raja Ananta Sitorus (RAS) di Polres Tebingtinggi menjadi perhatian setelah kuasa hukumnya, Ir. Pahala Sitorus, SH, MH, MM, menyampaikan sejumlah keberatan terkait proses penangkapan, penggeledahan, hingga penetapan tersangka terhadap kliennya.
Dalam konferensi pers ketiga yang digelar pada Rabu (18/11/2026), di halaman Mapolres Tebingtinggi, Jalan Pahlawan, Kota Tebingtinggi, Pahala Sitorus mempertanyakan profesionalitas dan prosedur penanganan perkara yang dilakukan oleh jajaran kepolisian setempat.
Pahala menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam rangkaian peristiwa yang dialami kliennya pada 12 November 2026.
Ia bahkan meminta agar dugaan keterlibatan sejumlah oknum anggota kepolisian dalam peristiwa tersebut diperiksa secara objektif.
Menurut keterangan Pahala, pada 12 November 2026 sekitar pukul 21.17 WIB, Raja Ananta Sitorus diminta oleh seorang anggota polisi berinisial Hafiz, yang disebut sebagai ajudan Wakapolres Tebingtinggi, untuk masuk ke dalam mobil.
Setelah berada di dalam kendaraan, pintu mobil disebut terkunci. Tidak lama kemudian, datang seseorang yang kemudian diketahui bernama Kujer, yang menurut keterangan kuasa hukum merupakan ajudan Kapolres Tebingtinggi.
Orang tersebut diduga menodongkan senjata api ke arah lutut Raja Ananta Sitorus.
Pahala juga mengungkapkan bahwa saat berada di dalam mobil, Hafiz disebut sempat menanyakan keberadaan barang yang dimaksud. Namun, Raja Ananta mengaku tidak mengetahui barang tersebut.
Selanjutnya, menurut penuturan kuasa hukum, Hafiz keluar dari kendaraan dan mengambil sebuah benda yang diduga berupa alat vibrator.
Barang tersebut kemudian dibawa ke Polres Tebingtinggi.
Mendapat informasi mengenai kejadian itu, Pahala mengaku mendatangi Mapolres Tebingtinggi dan bertemu dengan Kasat Res Narkoba AKP Irwanda Sembiring bersama Kanit Sat Narkoba.
Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku diperlihatkan barang yang disebut sebagai barang bukti.
Pahala mempertanyakan asal-usul barang tersebut karena menurut keterangannya, Raja Ananta baru pertama kali melihat benda itu ketika sudah berada di ruangan Kasat Narkoba.
PENGGELEDAHAN RUMAH DAN PENETAPAN TERSANGKA DIPERTANYAKAN
Pahala selanjutnya menjelaskan bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Kasat Narkoba bersama personel mengajaknya kembali ke rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kamar tidur Raja Ananta Sitorus.
Meskipun sempat mempertanyakan dasar hukum penggeledahan, Pahala menyatakan memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan. Namun, menurut keterangannya, petugas tidak menemukan barang bukti di dalam kamar tersebut.
Tim kepolisian kemudian meninggalkan rumah sekitar pukul 00.30 WIB, yang sudah memasuki 13 November 2026.
Hal yang menjadi pertanyaan serius bagi Pahala adalah penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan penetapan tersangka yang disebutnya bertanggal 12 November 2026.
Ia mempertanyakan kapan gelar perkara dilakukan, mengingat pada saat itu dirinya masih bersama sejumlah personel kepolisian di kediamannya.
“Yang menjadi pertanyaan saya, kapan gelar perkara dilakukan? Saat itu personel narkoba masih berada di rumah saya.
Sementara surat penetapan tersangka diketahui bertanggal 12 November 2026 dan ditandatangani Kapolres Tebingtinggi,” ungkap Pahala.
Ia juga menyampaikan bahwa ketika mendatangi Polres Tebingtinggi sekitar pukul 06.00 WIB, dirinya mendapati Raja Ananta telah berada di dalam sel tahanan.
Saat mempertanyakan waktu penahanan, Pahala mengaku mendapat jawaban bahwa kliennya dimasukkan ke dalam sel sekitar pukul 03.00 WIB.
Kuasa hukum juga mempertanyakan penggunaan istilah BAI dalam pemeriksaan terhadap kliennya.
Menurut Pahala, proses pemeriksaan terhadap tersangka seharusnya dilakukan melalui mekanisme Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, ia menyebut surat penahanan baru diterbitkan setelah kliennya lebih dahulu berada dalam tahanan selama beberapa waktu. Hal tersebut, menurutnya, perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak kepolisian.
HASIL TES URINE NEGATIF, KUASA HUKUM TEMPUH JALUR HUKUM
Dalam konferensi pers tersebut, Pahala juga menyampaikan bahwa Raja Ananta Sitorus telah menjalani tes urine dengan hasil negatif.
Meski demikian, hasil tes urine negatif tidak serta-merta menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu perkara narkotika.
Pembuktian tetap harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pahala menegaskan akan menempuh langkah hukum melalui praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan terhadap kliennya.
Ia juga meminta Polda Sumatera Utara, khususnya Direktorat Reserse Narkoba, melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut.
Tak hanya itu, dirinya berencana mendesak Bidang Propam Polda Sumatera Utara agar menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan, termasuk memeriksa Kapolres Tebingtinggi AKBP Hotmartua Ambarita serta personel yang disebut dalam kronologi kejadian.
“Saya meminta agar Hafiz dan Kujer diperiksa, termasuk dugaan penggunaan senjata api untuk menodong klien saya ketika berada di dalam mobil yang terkunci. Semua harus diperiksa secara terang dan objektif agar kronologi sebenarnya dapat diketahui,” tegas Pahala.
Ia berharap institusi kepolisian dapat memberikan perhatian serius terhadap keberatan yang disampaikan pihak keluarga dan kuasa hukum, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
MENUNGGU KLARIFIKASI RESMI KEPOLISIAN
Sejumlah persoalan yang disampaikan kuasa hukum tersebut memerlukan klarifikasi dan penjelasan resmi dari Polres Tebingtinggi, terutama mengenai kronologi penangkapan, asal-usul barang yang diamankan, prosedur penggeledahan, waktu penerbitan Sprindik, penetapan tersangka, serta administrasi penahanan.
Prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam setiap proses penegakan hukum. Setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, hak-hak seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga wajib dihormati dan dilindungi selama proses hukum berlangsung.
Hingga berita ini disusun, keterangan yang disampaikan masih merupakan pernyataan dan keberatan dari pihak kuasa hukum. Redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Kapolres Tebingtinggi maupun pihak-pihak kepolisian yang disebutkan dalam konferensi pers tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Polres Tebingtinggi maupun pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang, objektif, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
(Benny)













