ACEH UTARA –Expostnews.id
Siaran langsung (live) TikTok yang melibatkan seorang perempuan berinisial RN, yang disebut-sebut sebagai aparatur sipil negara (ASN) bertugas di Puskesmas Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Konten tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait dugaan pernikahan siri RN dengan seorang pria berinisial M yang disebut masih terikat perkawinan sah.
Berdasarkan informasi dan narasi yang beredar di media sosial, RN dan M diduga telah melangsungkan pernikahan siri.
Namun, kebenaran hubungan perkawinan tersebut, termasuk status perkawinan M, hingga kini belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Perhatian publik semakin tertuju pada tayangan live TikTok yang memperlihatkan dugaan pertengkaran antara RN dan M secara terbuka.
Dalam siaran tersebut juga beredar narasi mengenai dugaan perilaku yang dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
Selain itu, M disebut sempat menyampaikan nama sejumlah anggota kepolisian dan TNI di wilayah Syamtalira Aron, Aceh Utara.
Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi maupun menyeret nama institusi tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
DESAKAN KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN
Munculnya persoalan ini memunculkan desakan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, pimpinan Puskesmas Cot Girek, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan klarifikasi sesuai kewenangan masing-masing.
Publik juga mempertanyakan apakah benar RN merupakan ASN di lingkungan Puskesmas Cot Girek dan apakah terdapat persoalan disiplin kepegawaian yang perlu ditindaklanjuti.
Sebagai aparatur negara, ASN memang memiliki kewajiban menjaga integritas, profesionalitas, serta kehormatan institusi.
Namun, penilaian terhadap dugaan pelanggaran harus dilakukan melalui pemeriksaan objektif, bukan semata-mata berdasarkan potongan video atau opini yang berkembang di media sosial.
ASPEK HUKUM PERLU DITELAAH SECARA CERMAT
Dalam persoalan dugaan perkawinan tersebut, sejumlah ketentuan hukum perlu menjadi perhatian.
Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur prinsip perkawinan, persyaratan perkawinan, serta ketentuan mengenai poligami.
Kedua, ketentuan pidana mengenai perkawinan yang dilakukan ketika salah satu pihak masih terikat perkawinan sah perlu ditelaah berdasarkan unsur-unsur hukum yang berlaku.
Ketentuan Pasal 279 KUHP lama tidak dapat langsung dijadikan dasar pemidanaan tanpa memperhatikan pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Ketiga, PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, termasuk ketentuan khusus bagi PNS perempuan.
Keempat, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mengatur kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan.
Adapun mengenai konten yang disebut mengandung unsur kesusilaan, penilaian hukumnya harus memperhatikan isi rekaman secara utuh, konteks, unsur perbuatan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak setiap konten yang dinilai tidak pantas secara sosial otomatis merupakan tindak pidana.
INSTANSI TERKAIT DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Masyarakat berharap Dinas Kesehatan Aceh Utara dan BKPSDM memberikan penjelasan secara transparan apabila terdapat laporan resmi maupun bukti yang dapat ditindaklanjuti.
Klarifikasi juga diperlukan dari RN dan M untuk menjelaskan kebenaran informasi yang telah berkembang luas. Sementara itu, pihak kepolisian dan TNI diharapkan memberikan penjelasan apabila memang terdapat penyebutan nama personel atau dugaan keterlibatan aparat sebagaimana beredar dalam siaran tersebut.
Langkah pemeriksaan yang profesional diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi penghakiman publik terhadap individu maupun institusi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari RN, M, Kepala Puskesmas Cot Girek, Dinas Kesehatan Aceh Utara, BKPSDM, maupun institusi kepolisian dan TNI terkait informasi tersebut.
REDAKSI MENEGASKAN:
Seluruh informasi mengenai dugaan nikah siri, status perkawinan M, isi siaran langsung TikTok, serta dugaan perilaku yang dipersoalkan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. RN dan M tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan mendapatkan perlakuan yang adil.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Penegakan aturan harus berjalan berdasarkan fakta dan bukti, bukan tekanan opini.
Transparansi diperlukan, tetapi asas praduga tak bersalah dan kode etik jurnalistik tetap harus dijunjung tinggi.
TIM REDAKSI
