Tebingtingi,Expostnews.id
Pemerintah Kota Tebingtinggi sedang mempersiapkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap kelurahan. Hal ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih inklusif, cepat, dan tepat sasaran bagi masyarakat, serta demi mewujudkan pelayanan publik yang berkepastian hukum.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Wali Kota Tebingtinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam bimbingan dan arahannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi, pada hari Selasa (16/9/2025) di Ruang Aula, Gedung Balai Kota jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.
Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, narasumber dapat memberikan penjelasan seluas-luasnya kepada seluruh lurah terkait proses dan tahapan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan serta fungsi dari Pos itu sendiri.
“Semoga apa yang kita dapatkan pada kegiatan ini nantinya bermanfaat bagi kita serta masyarakat Kota Tebingtinggi khususnya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi ini kami buka dengan resmi,” tutup Wali Kota.
Dalam laporannya, Kabag Hukum Setdako Siti Marsita menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi serta mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.
“Fungsi dari pos ini sangat penting, yaitu memberikan layanan informasi hukum, bantuan hukum, dan advokasi, serta memfasilitasi mediasi untuk penyelesaian konflik atau perkara bagi masyarakat yang membutuhkan,” terang Siti Marsita.
Hadir sebagai narasumber, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatra Utara Desniar Damanik dan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprovsu Bambang Harianto dan tim peliputan Media (Benny).
