Medan |Expostnews .id.
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Garda Nusantara Madani (GNM) Sumatera Utara resmi mendaftarkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara pada Senin siang (3/11/2025). Langkah penting ini dilakukan langsung oleh Ketua DPP GNM Sumut Irena Sinaga, S.H., bersama Sekretaris Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos., dan Bendahara Louis Pedro Siahaan.
Pendaftaran tersebut menjadi tonggak bersejarah bagi GNM Sumut dalam mempertegas eksistensinya sebagai lembaga sosial dan kontrol kebijakan publik yang berkomitmen memperjuangkan suara rakyat serta keadilan sosial.
Ketua DPP GNM Sumut, Irena Sinaga, S.H., menegaskan bahwa langkah pendaftaran ke Kesbangpol merupakan bentuk keseriusan organisasi dalam menjalankan perjuangan secara konstitusional dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Langkah ini kami tempuh agar Garda Nusantara Madani memiliki legalitas yang kuat di mata negara. Kami hadir bukan sekadar nama, tetapi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. GNM adalah gerakan moral yang mengawal agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu,” ujar Irena tegas.
Lebih lanjut, Irena menegaskan bahwa GNM Sumut akan terus memperkuat jaringan hingga ke tingkat kabupaten dan kota, dengan mengedepankan kerja sama lintas sektor — baik dengan pemerintah, aparat penegak hukum, maupun elemen masyarakat sipil — demi terciptanya tatanan sosial yang adil, beradab, dan terbebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini, kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Nusantara Madani di Kota Medan dan Kabupaten Langkat telah resmi terbentuk dan siap menjalankan visi organisasi di daerah masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris DPP GNM Sumut, Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos., menjelaskan bahwa Garda Nusantara Madani telah memiliki dasar hukum yang sah. Akta pendirian organisasi telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) sejak tahun 2024, menandakan bahwa GNM berdiri kokoh secara legal dan berlandaskan aturan hukum.
“GNM bukan organisasi musiman. Kami berdiri atas dasar kepedulian terhadap nasib rakyat dan komitmen untuk mengawal keadilan. Dengan legalitas dari Kemenkumham, kami siap menjadi mitra kritis pemerintah — bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memberi solusi. Kami hadir membawa semangat perubahan yang jujur, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” terang Dodi.
Ia menambahkan bahwa GNM Sumut akan terus mengembangkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
“Kami ingin memastikan kebijakan publik benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Prinsip kami sederhana, ketika rakyat kecil bisa tersenyum, di situlah kekuatan bangsa ini tumbuh,” ujarnya penuh makna.
Dengan resmi terdaftarnya DPP Garda Nusantara Madani Sumatera Utara di Kesbangpol, organisasi ini semakin kokoh menegakkan nilai-nilai kebangsaan, memperjuangkan keadilan sosial, serta menjadi kekuatan moral rakyat dalam mengawal pemerintahan yang bersih, beretika, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
(Bastian)
